Peta Politik Sastra Indonesia (1908-2008)

Oleh: Asep Sambodja

Program Studi Indonesia FIB UI

Prolog

Bagaimanakah peta politik sastra Indonesia selama 100 tahun (1908-2008) belakangan ini? Dalam makalah ini akan dijelaskan secara deskriptif peta politik sastra Indonesia dalam satu abad kebangkitan nasional. Kita tahu bahwa perkembangan politik di Indonesia sangat berpengaruh dalam perkembangan sejarah sastra Indonesia. Siklus perubahan politik 20 tahunan, misalnya, bisa terbaca dalam penyebutan angkatan yang diberikan kritikus sastra H.B. Jassin.

Di masa kolonialisme, pengaruh itu tampak dalam karya sastra, baik yang memiliki semangat antikolonialisme di zaman Belanda maupun berkembangnya simbolisme di zaman Jepang akibat situasi yang sangat represif. Di masa pemerintahan Soekarno, perbedaan ideologi yang demikian tajam—nasionalisme, agama, komunisme—juga berdampak langsung terhadap perkembangan sastra Indonesia, yakni dengan merasuknya ideologi dalam diri sastrawan maupun dalam karya sastra yang dihasilkannya. Hal ini dapat terbaca dengan jelas dalam polemik antara sastrawan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang mengusung nilai-nilai realisme sosialis dengan sastrawan Manifes Kebudayaan (Manikebu) yang mengusung nilai-nilai humanisme universal.

Di masa pemerintahan Soeharto, polemik antara sastrawan Manikebu dengan sastrawan Lekra sedikit menyusut dalam paruh pertama masa pemerintahannya, namun semakin mencuat di paruh kedua masa pemerintahan Soeharto. Indikasinya adalah munculnya polemik hadiah Magsaysay pada 1995, saat sastrawan Lekra, Pramoedya Ananta Toer, memperoleh hadiah tersebut. Polemik itu dimotori oleh Taufiq Ismail, salah satu ujung tombak sastrawan Manikebu.

Pemerintahan Soeharto yang cenderung sentralistis juga menimbulkan reaksi di kalangan sastrawan, yakni dengan munculnya suara-suara revitalisasi sastra pedalaman yang menolak Jakarta sebagai pusat. Selain itu, kecenderungan apolitis yang diterapkan pemerintah Soeharto juga direspons dengan gagasan sastra kontekstual yang disuarakan Arief Budiman dan Ariel Heryanto.

Kini, di era reformasi, sastrawan Indonesia juga merasakan adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan lahirnya semangat untuk menghargai perbedaan (multikulturalisme). Jiwa bhinneka tunggal ika yang terdapat dalam karya sastra klasik Indonesia abad ke-14, kakawin Sutasoma karya Empu Tantular, seperti dibangkitkan kembali dalam kehidupan berbangsa dan berbudaya di Indonesia.

Download